fungsi ukpbj. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk. fungsi ukpbj

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat a. Menjadi rujukan UKPBJ lain, dari sisi metode pengelolaan serta pustaka risiko yang dimiliki :. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (422. Download semua halaman 1-43. PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan UKPBJ Pasal 2 Kepala daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. •Sifat kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa. Keberadaan ULP dan LPSE sebagai dua unit kerja yang berjalan sendiri-sendiri akan sulit menjadi organisasi pengadaan yang kuat. Mamuju, Kamis, (28/08)Bertempat di Ruang Seno Aji Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ,dilaksanakan Kegiatan Penguatan dan. Pasal 5 Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UKPBJ secara teknis fungsional dan administrasi berkedudukan serta terintegrasi dalam Bagian Pengadaan. 7. (1) UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Artikel sebelumnya Berikut ini adalah artikel berkaitan dengan UKPBJ atau merupakan singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan di Era Pandemi Tingkat Kematangan, Core Business, dan Kelembagaan UKPBJ Mengapa salah satu karakteristik UKPBJ sebagai Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Perbaikan Berkelanjutan? Tugas dan Fungsi UKPBJ Pasal 3 (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. 5. PTN dapat membentuk UKPBJ mandiri yang dalam pelaksanaan PBJ-nya berkwrdnasi dengan UKPBJ Kementerian terkait. d . 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator; dan c. (3. Dengan fungsi tersebut, pengalaman saya sebagai Kepala Sub-Bagian yang melaksanakan fungsi UKPBJ tsb melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin, tahun lalu ada 7 kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan 1 kegiatan pelatihan secara tatap muka, tahun 2021 ini sudah terselenggara 1 (satu) pelatihan secara hybrid (gabungan). Memuat fungsi UKPBJ sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021. Angka kredit maksimal tiap tahun: 18,75. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ. ) UKPBJ memiliki tugas. pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. (2) UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian. (2) Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ DaerahBerikut ini akan diberikan contoh nota dinas sebagai bahan referensi pembaca sekalian: 1. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UKPBJ menyelenggarakan. Pasal 5 Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UKPBJ secara teknis fungsional dan administrasi berkedudukan serta terintegrasi dalam Bagian Pengadaan. Penyusunan Dokumen standar 15 LPSE : Pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan: 1. Sehubungan dengan hal tersebut, UKPBJ dipersyaratkan memiliki kapabilitas sekurang-kurangnya berada pada tingkat kematangan Level 3 (Proaktif). a. No. Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dinonaktifkan untuk pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2021. 23. January 18, 2023. Video UKPBJ Kabupaten Badungorganisasi UKPBJ, dan menyusun strategi perubahan untuk meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ di Indonesia. Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); b. Lebih lanjut di dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di atur pula bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, dengan fungsi: Pembinaan Sumber Daya Manusia dan. (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari : 1. Admin. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengadaan, Barang/Jasa THE RESPONSIBILITY OF PROCUREMENT UNIT IN GOVERNMENT’S. Tugas Pokok. Di Kepulauan Riau instansi yang sudah memiliki pejabat pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepulauan Riau yang telah memiliki sekitar 30 pejabat. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. Pokja Pemilihan; dan. Namun jika dilihat dari fungsi yang terdapat dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018, tanggung jawab dari UKPBJ ada tiga yaitu tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pendampingan. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strate. 16/2018 ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada Kematangan Organisasi UKPBJ DIY. Reviu terhadap. (3) Tingkat kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam sistem informasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh LKPP. Dalam rangka pelaksanaan tugas, UKPBJ mempunyai fungsi: a. UKPBJ dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang. (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. Batasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi UKPBJ, Kemendikbud akan membentuk Satuan Pelaksana (Satpel) PBJ di daerah yang merupakan bagian dari UKPBJ. 10. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan menyelenggarakan Standar Operasiona1 Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Besaran. 16/2018 tentang PBJP unit kerja tersebut telah terbentuk secara struktural. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT DASAR VERSI 4 TRY OUT Versi 4 (Agustus 2021) BENAR/SALAH Petunjuk: Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah benar, dan tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah salah! NO PERNYATAAN. 6. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Struktur Organisasi. 16 Tahun 2018 Tentang PBJP, Pasal 1 angka 16, Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (1) & ayat (2) disebutkan UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/Pemda dengan fungsi UKPBJ adalah sebagai berikut : Pengelolaan PBJ; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. Kelompok Kerja. pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Fungsi UKPBJ huruf c. Macam upaya fisik yang diperlukan untuk melakukan tugas jabatan tertentu, tercantum dalam buku panduan syarat jabatan. kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (PelembagaanfungsiPBJ terpusatpada 1 UKPBJ dan FungsiPBJ sesuaiPerpres16/2018) Permen/PerlemUraianTugasFungsi (UraianfungsiPBJ sesuaiperLKPP14/2018) PELEMBAGAAN FUNGSI PBJ2? Mengingat 2-1. 10 (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pokja Pemilihan Unit Kerja. Tugas Pokok Dan Fungsi; Profil; Galeri Kegiatan; UKPBJ. Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malukumenetapkan memutuskan peraturan walikota pariaman tentang pembentukan dan susunan organisasi unit kerja pengadaan barang/jasa kota pariaman bab 1Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jepara; 1. Pasal 4(11) UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit keija yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ; (12) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: Perumusan program lingkup Sekretariat Daerah; Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengelolaan pengadaan barang/jasa; Pasal 6 UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 2. Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah Nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Pasalnya, model kelembagaan pengadaan yang baru ini memuat fungsi yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan pengadaan barang/jasa. Temukan Kami Pengunjung Hari Ini: 1; Total: 1866;UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. id. membant u ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul. 41 Unit Pengadaan Barang Sudah Disampaikan ke UKPBJ Kalteng. Pengelolaan layanan Pengadaan secara Elektronik; pada ayat (1), UKPBJ mempunyai fungsi: a. 4. (3) UKPBJ diintegrasikan kepada Bagian Pengadaan Barangj Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 16. 02. TRANSFORMASI FUNGSI UKPBJ • Efektif • Efisien Trend pengadaan melalui e-marketplace (single e-market • Produktif system) • Responsif v UKPBJ menjadi pusat keunggulan PBJ • Antisipatif v Menguasai end to end process pengadaan barang/jasa • Adaptif v Transformasi peran UKPBJ : • Kreatif Ø Pembinaan kepada pemangku kepentingan pengadaan • Inovatif barang/jasa Pemerintah; Ø. Kematangan UKPBJ minimal level 3, tingkat kematangan UKPBJ dalam hal ini menunjukkan kemampuan UKPBJ dalam melaksanakan fungsi UKPBJ secara keseluruhan; dan b. pembinaan terhadap para pelaku PBJP, terutama PPBJ dan personel UPBJ; 2. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; Menyediakan pelayanan pelatihan sistem pengadaan secara elektronik; Pelayanan informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah kepada masyarakat luas; dan; Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan pipinan sesuai dengan bidang tugasnya. pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. 10. PELEMBAGAAN. Ruang lingkup tugas dan fungsi UKPBJ diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga mengenai organisasi dan tata kerja masing -masing Kementerian/Lembaga. Salah satu perubahan yang terdapat pada Perpres No. Berikut adalah stuktur organisasi dari UKPBJ. Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ, UKPBJ memiliki fungsi: Pengelolaan pengadaan barang/jasa; Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) Pembinaan sumber daya manusia ( SDM ) dan kelembagaan pengadaan barang/jasa Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. (2) UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian. Model Kematangan UKPBJ. pada UKPBJ menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral. Pasal 3 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. ABSTRAK Aktivitas reviu dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh PPK pada tahapan persiapan pengadaan dan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada tahapan persiapan pemilihan serta kegiatan reviu dapat juga dilakukan oleh APIP sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. “Salah satu fungsi UKPBJ ialah pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa,” jelas Slamet. Dirinya mengatakan bahwa langkah yang sesuai aturan ini merupakan upaya menjalankan tugas dan fungsi UKPBJ dalam rangka menghalalkan gaji dengan bekerja sesuai jabatan yang diamanatkan yang menjadi dasar. berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. 22. Pasai 9 (1) UKPBJ menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PA/KPA/PPK Perangkat Daerah disertai dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional / personil yang bertugas melaksanakan pengadaan. 1 KB. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UKPBJ Pasal 3 (1. PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, NOMENKLATUR, DAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Gubernur membentuk UKPBJ Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Kabapas Lahat Ikuti Pembukaan Rakor Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Menteri membentuk UKPBJ Kementerian. Tasks and Function. (2) UKPBJ Provinsi NTB sebagaimana dimaksud. menugaskan. 1. Untuk Pemerintah Daerah, biasanya untuk Tingkat Kabupaten/Kota, UKPBJ umumnya berbentuk Bagian pada Sekretariat Daerah, bentuk lain UKPBJ adalah : Dasar pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam. Profile. 4. Surat Rekomendasi Beasiswa 5. FUNGSI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. Terdapat rincian fungsi UKPBJ terkait pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa 5. Sosialisasi dilaksanakan di Ruang PBJ Setda Kabupaten Gunung Mas,. Share on Facebook. Kep a l a UKPB. Berikut tugas pokok dan fungsi. 2] Nilai Kinerja Anggaran atas. (UKPBJ) ; b. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa . n ilai lebih kecil dari atau sama dengan 50 (lima puluh) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan p engawas. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah. Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik d. UKPBJ untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan: a. Nota Dinas Laporan Kegiatan. 000: Pemantapan SOP Pengelolaan Penyedia dengan lebih melibatkan OPD (PPK) dan tersedianya program pembinaan kepada penyedia: Proses: Manajemen Kinerja: 1. P a s a l 1 3 s . melaksan akan tugas -tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. “Dibutuhkan komitmen dan kesungguhan para pelaku PBJ dalam melaksanakan. UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tertentu sehingga membutuhkan jasa/layanan Agen Pengadaan. Desk LPSE di Mal Pelayanan Publik - Gedung Sumatera Convention Center, Batam Kota. UKPBJ tidak sekedar melakukan proses Tender/Seleksi, melainkan berperan sejak perencanaan,. Tujuan Manajemen Risiko. Bacalah versi online 3 tersebut. Kepala UPTPBJ: 1. Tugas dan Fungsi. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya . Ruang lingkup tugas dan fungsi UKPBJ diatur. 9. tugas pokok dan fungsi pengadaan bang / jas. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. l. Selanjutnya Yekti memberikan penguatan terkait Strategi Persiapan Pengadaan BAMA Napi/Tahanan TA 2021, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan, dan Penerbitan SK Pokmil Pengadaan BAMA bagi Napi/Tahanan TA 2020. Perpres No. 75 (tujuh puluh lima) maka tugas dan fungsi UKPBJ dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator; dan c. Sistem seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada. Apabila UKPBJ memiliki Satuan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu, maka ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,. Pasal 3 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. 6314/D. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya . pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan Pada Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, fungsi UKPBJ adalah : a. 2 UKPBJ melaksanakan tugas dan fungsi untuk seluruh lingkungan KIL/Pemda ybs 3 KIL yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk UPT- PBVI yang merupakan unit keqa struktural di bawah UKPBJ 4. 16/2018 ditetapkan oleh Presiden RI di. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada tahapan ini, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan pada UKPBJ berperan dalam melakukan proses Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi : (pasal 13) Menetapkan metode pemilihan Penyedia; Menetapkan metode.